LAMPUNG UTARA – Ratusan massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (29/06/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 14 tuntutan yang terdiri atas lima isu nasional dan sembilan isu daerah sebagai bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian optimal.
Massa aksi menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah nyata dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok hingga reformasi birokrasi.
Di hadapan Kantor Bupati Lampung Utara, empat koordinator lapangan, yakni Ilman, Naufal, Hirfan, dan Qiray, membacakan tuntutan aksi.
Tuntutan Nasional diantaranya
* Memperbaiki nilai tukar rupiah.
* Menurunkan harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan BBM subsidi secara merata.
* Menghentikan militerisme di ranah sipil serta mengembalikan supremasi sipil.
* Mencabut UU Polri.
* Menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Sedangkan untuk Tuntutan terhadap pemerintah Daerah
* Menurunkan dan menstabilkan harga bahan pokok.
* Mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten.
* Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap bermasalah.
* Mempercepat pengentasan kemiskinan.
* Mempercepat penanganan angka anak putus sekolah.
* Mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah.
* Mengoptimalkan pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
* Melaksanakan reformasi birokrasi dan transformasi digital.
* Menolak rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) karena dinilai masih terdapat beban utang daerah yang belum terselesaikan.
Dalam orasinya, para koordinator aksi menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami tidak datang untuk sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi untuk mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat,” ujar salah seorang koordinator aksi.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi diterima oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dalam forum dialog terbuka.
Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Fakta Integritas antara perwakilan IMM Kotabumi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Romli menyatakan bahwa pemerintah daerah menghargai setiap kritik dan masukan yang diberikan mahasiswa.
“Kami menerima seluruh masukan yang disampaikan. Aspirasi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah demi kemajuan Lampung Utara,” ujarnya.
Sementara itu, IMM Kotabumi menegaskan bahwa penandatanganan Fakta Integritas bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari proses pengawasan terhadap realisasi tuntutan yang telah disampaikan.
Para koordinator aksi menyatakan akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah. Apabila dalam tenggat waktu yang disepakati tidak terdapat perkembangan yang signifikan terhadap tuntutan tersebut, IMM Kotabumi menyatakan akan kembali melakukan langkah-langkah konstitusional sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Aksi unjuk rasa berlangsung dalam kondisi aman dan tertib. Massa kemudian membubarkan diri setelah dialog selesai dilaksanakan. (*/DAR)
Komentar